Sorotan Penunjukan Dirut Patra Niaga: Isu B40 hingga Tata Kelola Transportasi

Jakarta, REDAKSI BISNIS — Penunjukan Mars Ega Legowo Putra sebagai Direktur Utama Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN) pasca-merger mendapat perhatian dari sejumlah kalangan pengamat kebijakan publik.

Keputusan korporasi tersebut dinilai perlu dicermati lebih jauh agar tetap sejalan dengan agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menekankan penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Lembaga kajian kebijakan publik Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel) Direktur Policy Advocacy , Ronal Jefferson menilai, penempatan pimpinan di sektor strategis energi idealnya mempertimbangkan rekam jejak kinerja dan konsistensi terhadap prinsip tata kelola yang baik, Menurut Keterangan Resminya Jum’at 06/02/2026 di Jakarta.

Menurut Sentinel, proses penunjukan direksi BUMN seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pembenahan sektor energi nasional.

Dalam pernyataannya, Sentinel menyoroti pengalaman Mars Ega Legowo Putra pada sejumlah jabatan sebelumnya, termasuk ketika membawahi operasional pemasaran dan jaringan SPBU.

Pada periode tersebut, Sentinel mencatat masih ditemukannya persoalan distribusi BBM di sejumlah wilayah, mulai dari Sumatera hingga kawasan Indonesia timur.

Fenomena kekosongan BBM di beberapa daerah dinilai mencerminkan tantangan dalam perencanaan pasokan dan pengendalian distribusi, yang menjadi isu krusial di sektor hilir migas.

Isu Produksi B40 Jadi Perhatian

Sentinel juga mengangkat perhatian terhadap implementasi program Biosolar B40 Performance.

Lembaga ini menyampaikan adanya indikasi maladministrasi dalam proses pengadaan zat aditif, yang menurut mereka dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa proses tender terbuka.

Selain aspek pengadaan, Sentinel menilai metode pencampuran aditif perlu mendapat evaluasi menyeluruh.

Mereka menduga proses pencampuran belum sepenuhnya dilakukan melalui sistem blending terintegrasi di kilang, melainkan pada unit tertentu di lapangan.

Praktik tersebut, menurut Sentinel, berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas produk dan perlu klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Digitalisasi SPBU dan Pengawasan Subsidi

Aspek lain yang disoroti adalah proyek digitalisasi ribuan SPBU yang bertujuan memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Sentinel menilai, hasil implementasi program tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mencegah kebocoran subsidi, khususnya solar.

Lemahnya pengawasan digital, menurut Sentinel, berpotensi membuka celah penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi ke sektor non-sasaran.

Kondisi ini dinilai penting untuk segera dibenahi, mengingat nilai subsidi energi, termasuk dukungan terhadap program biodiesel B40, mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

Dugaan Praktik Oligopoli Transportasi

Selain isu produksi dan distribusi, Sentinel juga menyoroti pengelolaan jasa transportasi BBM.

Mereka mengindikasikan adanya pola pengadaan vendor kapal dan mobil tangki yang dinilai kurang kompetitif.

Sentinel mendorong agar proses pengadaan dilakukan secara lebih terbuka untuk mencegah potensi praktik persaingan usaha tidak sehat serta meningkatkan efisiensi biaya distribusi.

Dorongan Evaluasi dan Klarifikasi

Atas berbagai catatan tersebut, Sentinel mendorong Kementerian BUMN dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola di Pertamina Patra Niaga.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan reformasi sektor energi sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Sentinel juga berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti temuan-temuan tersebut sesuai kewenangan, guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat integritas pengelolaan energi nasional.

Di sisi lain, klarifikasi dan penjelasan resmi dari manajemen Pertamina Patra Niaga dinilai diperlukan agar informasi yang berkembang dapat dipahami secara utuh dan berimbang oleh publik.