OPINI: Menata Ujung Simpul Perekonomian Nasional di Era Prabowo–Gibran

Penulis: Aviliani, Dosen Perbanas Institute

Jakarta — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan besar di tahun pertama kepemimpinannya.

Lanskap ekonomi global yang tak menentu, ditambah dampak perlambatan ekonomi Tiongkok serta kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui Tarif Trump 2.0, menimbulkan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Selain faktor eksternal, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan domestik seperti daya beli masyarakat yang melemah, meningkatnya debt service ratio (DSR), dan ketimpangan fiskal antarwilayah.

Dalam situasi seperti ini, arah kebijakan fiskal dan reformasi struktural menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Fiskal di Tengah Ketidakpastian Global

APBN 2025 menjadi refleksi dari komitmen pemerintah untuk tetap menjaga arah ekonomi yang pro-stability sekaligus pro-growth, Total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun dengan defisit sekitar 2,68% dari PDB — masih tergolong sehat. Namun, angka ini juga menunjukkan adanya keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pembiayaan produktif jangka panjang.

Transfer ke Daerah (TKD) yang menurun dari Rp919 triliun pada 2024 menjadi Rp649,9 triliun di 2025, mengindikasikan risiko pelebaran kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Pemerintah perlu memastikan agar desentralisasi fiskal tidak kehilangan fungsinya dalam mendukung pemerataan pembangunan daerah.

Program Populis dan Tantangan Implementasi

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol kebijakan populis Prabowo–Gibran.

Anggaran besar sebesar Rp71 triliun menunjukkan niat kuat pemerintah memperbaiki gizi anak-anak sekolah, namun serapan anggaran yang baru 29% hingga Oktober 2025 mengungkap persoalan klasik dalam tata kelola dan koordinasi lintas sektor.

Pelibatan koperasi sekolah, puskesmas, dan UMKM lokal sebagai mitra pelaksana distribusi dapat menjadi solusi agar manfaat program tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberi efek ekonomi bagi pelaku usaha kecil di daerah. Pendekatan multiplier effect ini penting agar program sosial juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi mikro.

Produktivitas Nasional Masih Lemah

Menurut data McKinsey Global Institute (2025), sekitar 46% tenaga kerja Indonesia masih bekerja secara mandiri di sektor informal, dengan produktivitas rata-rata hanya 4,9% per tahun—lebih rendah dibandingkan Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Ini memperlihatkan urgensi peluncuran Gerakan Produktivitas Nasional sebagai langkah sistemik untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Pemerintah harus memperkuat sinergi antara industri dan lembaga pendidikan melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, serta mempercepat transformasi digital industri agar sektor manufaktur dan kreatif dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja produktif.

Kebijakan Industri dan Reformasi Pajak

Untuk menjaga iklim investasi yang kondusif, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan energi dan perpajakan.

Langkah seperti menurunkan hambatan pasokan gas untuk industri padat karya, memperluas skema pembiayaan seperti PINA dan PPP, serta mempercepat penerapan tax holiday dan super deduction tax harus segera dilakukan.

Selain itu, reformasi sistem perpajakan digital harus diarahkan agar lebih transparan dan sederhana.

Dengan begitu, dunia usaha dapat beroperasi lebih efisien tanpa terbebani oleh kompleksitas birokrasi fiskal.

Kunci Akselerasi Menuju Indonesia Emas 2045

Agar target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai, diperlukan kepemimpinan yang cepat, adaptif, dan berbasis data. Setiap kebijakan fiskal dan ekonomi harus didasarkan pada prinsip evidence-based policy, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.

Kombinasi antara program populis dan reformasi struktural harus dijalankan dengan tata kelola yang baik.

Jika konsistensi dan akuntabilitas eksekusi kebijakan dapat dijaga, Indonesia berpotensi menjadi pusat kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara dalam dua dekade mendatang.

Kesimpulan:

Ekonomi Indonesia berada di “ujung simpul” yang menentukan. Di satu sisi, tantangan global menekan ruang fiskal; di sisi lain, reformasi ekonomi struktural membuka peluang menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Keseimbangan antara populisme dan produktivitas akan menjadi kunci kesuksesan pemerintahan Prabowo–Gibran dalam membawa Indonesia menuju kemandirian dan kemakmuran nasional. (Sumber : Bisnis.com)