Ketegangan geopolitik dan adopsi kripto bertabrakan saat Iran menuntut pembayaran Bitcoin untuk kapal tanker minyak di Selat Hormuz. (Ilustrasi: RedaksiBisnis.com)REDAKSI BISNIS, Teheran — Pemerintah Iran secara resmi memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz untuk membayar biaya transit menggunakan mata uang kripto Bitcoin (BTC). Kebijakan ini mulai berlaku efektif per Senin (13/4/2026) sebagai respons atas pengetatan sanksi ekonomi internasional yang menghambat akses perbankan konvensional Iran.
Otoritas maritim setempat menegaskan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai “Tol” di Selat Hormuz bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional navigasi tanpa bergantung pada sistem keuangan Barat. Mengingat Selat Hormuz merupakan jalur krusial yang dilewati hampir 20% pasokan minyak dunia setiap harinya, kebijakan ini langsung memicu reaksi dari para pelaku industri logistik global.
“Penggunaan Bitcoin ini menjadi solusi teknis di tengah blokade sistem perbankan global. Kami mewajibkan seluruh operator kapal untuk menyelesaikan biaya jasa navigasi dan keamanan melalui aset digital ini agar operasional di selat tetap terjaga,” ungkap salah satu pejabat otoritas pelabuhan Iran dalam keterangan yang dilansir dari media setempat, Senin (13/4/2026).
Langkah Iran ini menandai preseden baru dalam penggunaan aset kripto sebagai instrumen geopolitik dan alat pembayaran resmi kenegaraan. Bagi dunia internasional, kebijakan ini dianggap sebagai upaya Iran untuk mem-bypass sanksi ekonomi global. Para pelaku pasar kini mengkhawatirkan adanya kenaikan biaya logistik energi dunia akibat volatilitas harga Bitcoin yang bisa berdampak pada stabilitas harga minyak mentah di pasar global. (MER)


Tidak ada komentar