Dedi Mulyadi: Jangan Jadikan Pertamax Komoditas Politik yang Membingungkan Masyarakat

Bandung – Ketua Bidang Projo DPD Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak masyarakat memahami secara utuh persoalan penyesuaian harga BBM Pertamax agar tidak terjebak dalam narasi yang dinilainya menyesatkan dan berpotensi memperkeruh opini publik.

Dedi menegaskan bahwa Pertamax merupakan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mekanisme penentuan harganya dipengaruhi berbagai faktor ekonomi, seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hingga biaya pengadaan dan distribusi energi. Karena itu, menurutnya, penyesuaian harga Pertamax tidak dapat disamakan dengan kebijakan kenaikan BBM subsidi yang berkaitan langsung dengan anggaran negara.

Ia menilai masih terdapat pihak-pihak yang menggiring opini seolah-olah penyesuaian harga Pertamax merupakan bentuk pengurangan atau pencabutan subsidi pemerintah. Padahal, kata dia, Pertamax memiliki mekanisme penyesuaian harga yang berbeda karena tidak termasuk kategori BBM bersubsidi.

Dedi juga mengingatkan agar isu Pertamax tidak dijadikan alat untuk membangun sentimen politik yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati, namun kritik tersebut semestinya dibangun berdasarkan data, fakta, dan pemahaman yang benar mengenai tata kelola energi nasional.

Ia menilai berkembangnya narasi yang tidak utuh terkait Pertamax berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penunggangan politik yang justru mengaburkan substansi persoalan. Karena itu, Dedi meminta seluruh pihak untuk tidak memperkeruh suasana maupun mengganggu stabilitas politik nasional melalui penyebaran informasi yang tidak lengkap.

Lebih lanjut, Projo DPD Jawa Barat mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi terkait kebijakan energi. Menurut Dedi, masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi sehingga tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik.

“Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan politik sesaat. Ruang publik perlu diisi dengan edukasi dan informasi yang benar, bukan dengan upaya-upaya yang memperkeruh keadaan demi keuntungan politik kelompok tertentu,” ujarnya.