ACC by Sarbumusi Soroti Pekerja Rentan: Baru 10 Persen Sektor Informal Terlindungi BPJS

Jakarta, 5 November 2025 — Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menggelar Afternoon Coffee Club (ACC) bertajuk “Informality Tinggi, Jaminan Sosial Kita Bisa Apa?” di Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025).

Diskusi santai ini menghadirkan berbagai pihak untuk membahas isu krusial terkait perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya di sektor informal yang hingga kini masih banyak belum tersentuh jaminan sosial.

Presiden DPP K Sarbumusi, H. Irham Ali Saifuddin, menyampaikan bahwa kegiatan ACC ini menjadi ruang dialog santai namun bermakna untuk menyoroti rendahnya jangkauan jaminan sosial di Indonesia. “Faktanya, hanya sekitar 10 persen pekerja informal yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Ini berarti jutaan pekerja belum memiliki perlindungan dasar. Negara, serikat pekerja, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan semua pihak,” ujar Irham.

Irham menambahkan, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan seharusnya menjadi bentuk nyata asuransi sosial bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Deputi Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, dalam paparannya menjelaskan bahwa perluasan jangkauan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) menjadi fokus utama lembaganya.

Hingga Oktober 2025, jumlah peserta aktif BPU mencapai 11,5 juta dari total 43,5 juta peserta aktif secara nasional.

“Artinya, masih banyak pekerja yang belum terlindungi, padahal mereka adalah kelompok paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi,” ungkap Hendra.

Ia menambahkan, dari total 30,2 juta pekerja rentan, baru sekitar 4,67 juta atau 15,4 persen yang telah terdaftar sebagai peserta aktif.

Pemerintah pun telah mengeluarkan kebijakan strategis seperti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Inpres Nomor 8 Tahun 2025, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan APBD dan APBDes dalam membiayai iuran pekerja rentan.

Lebih lanjut, Hendra menyoroti langkah penting Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 102 Tahun 2025, yang memperbolehkan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk membayar iuran jaminan sosial bagi pekerja rentan.

“Ini terobosan besar agar tidak ada satu pun pekerja Indonesia yang tertinggal dari sistem perlindungan sosial,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Sarbumusi sekaligus Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Panasonic Gobel (FSPPG), Djoko Wahyudi, menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperluas jangkauan jaminan sosial.

“Literasi publik tentang jaminan sosial masih rendah, pendapatan pekerja informal tidak menentu, basis data belum terintegrasi, dan akses layanan di daerah masih terbatas,” ujarnya.

Menurut Djoko, solusi konkret dapat dilakukan melalui edukasi berbasis komunitas dan tokoh lokal, skema iuran fleksibel seperti harian atau musiman, serta kerja sama dengan koperasi, BUMDes, dan CSR perusahaan.

“Tujuan utamanya jelas: perlindungan sosial harus benar-benar menjangkau seluruh pekerja tanpa ada yang tertinggal,” tambahnya.

Dari perspektif global, perwakilan International Labour Organization (ILO) Jakarta, Chris Panjaitan, menekankan bahwa jaminan sosial adalah hak asasi manusia yang fundamental.

“Pekerja informal tidak boleh terus diabaikan. Mereka harus menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial yang adil dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama,” katanya.

Ketua pelaksana kegiatan, Masykur Isnan, menutup acara dengan memastikan bahwa Afternoon Coffee Club by Sarbumusi akan menjadi agenda rutin yang menghubungkan gagasan dan solusi kebijakan ketenagakerjaan dengan suasana dialog yang santai, interaktif, dan inspiratif.